Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan swasembada pangan nasional dapat tercapai lebih cepat dari jadwal semula.
Target yang awalnya diproyeksikan memakan waktu empat tahun kini dipangkas menjadi hanya satu tahun, dengan puncaknya melalui deklarasi swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Langkah berani ini diambil sebagai respons atas ketergantungan impor beras yang cukup tinggi, di mana data Badan Pusat Statistik mencatat impor beras mencapai 3,06 juta ton pada 2023 dan 4,52 juta ton pada 2024 akibat tekanan perubahan iklim.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan percepatan ini adalah buah dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
Menurut Amran, pemerintah fokus memastikan seluruh ekosistem pertanian bergerak selaras untuk meningkatkan produksi sekaligus melindungi kesejahteraan petani.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Tugas kami adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat,” ujar Mentan Amran.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah menerbitkan 16 Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden dalam dua tahun terakhir guna mempercepat agenda pembangunan sektor pangan.
Kebijakan tersebut mencakup reformasi tata kelola pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, adopsi teknologi pertanian, hingga jaminan penyerapan hasil panen dengan harga layak.
Amran menambahkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi di lapangan agar petani bisa langsung merasakan manfaat dari kemudahan akses sarana produksi.
“Yang paling penting dari sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya. Petani harus merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk, kepastian air, dukungan teknologi, sampai hasil panen yang terserap dengan harga yang layak,” pungkasnya.
