Tanah Datar – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus murni berdasarkan kebutuhan masyarakat tanpa dipengaruhi kepentingan politik.
Penegasan tersebut disampaikan Zigo saat meninjau langsung hunian warga penerima bantuan di Kampung Jambu, Kabupaten Tanah Datar, Jumat (23/10/2026), dalam rangka agenda reses Masa Sidang I Tahun 2026–2027.
Menurut Zigo, program bedah rumah yang digagas pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini wajib memprioritaskan warga miskin yang paling membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Ia meminta pemerintah daerah agar tidak menjadikan perbedaan afiliasi politik sebagai tolok ukur dalam menentukan daftar usulan penerima bantuan.
“Program ini tidak boleh melihat warna partai A, B, C, atau D. Kalau masyarakat memang layak menerima bantuan, itu wajib diperjuangkan,” tegas Zigo.
Zigo menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi mekanisme pengusulan jika dalam praktiknya ditemukan kendala yang menghambat warga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan haknya.
Di sisi lain, warga penerima manfaat, Edo, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah meningkatkan kualitas rumahnya menjadi lebih layak huni.
Edo meyakini bahwa terealisasinya bantuan ini merupakan buah dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan wakil rakyat di Senayan.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur mendapatkan program dari Bapak Presiden. Ini juga tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan perwakilan kita di Senayan, Bapak Zigo Rolanda. Terima kasih banyak kepada Bapak Zigo atas dukungan dan perjuangannya,” ungkap Edo.
Ke depannya, Zigo berharap kuota bantuan BSPS dapat menjangkau lebih banyak keluarga berpenghasilan rendah dengan mengedepankan kondisi riil hunian masyarakat di lapangan.
