Jakarta – Dugaan penyimpangan pengelolaan aset daerah seluas 108 hektare di Sumatera Barat memicu langkah tegas dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR).
Organisasi tersebut resmi melaporkan indikasi penyelewengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP) ke tiga lembaga penegak hukum di Jakarta.
Laporan yang disampaikan pada Senin (16/11/2026) ini ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kortastipidkor Polri, serta Jampidsus Kejaksaan Agung.
Fokus utama pengaduan mencakup kejanggalan dalam status tanah, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), penggunaan dana APBD untuk infrastruktur, hingga distribusi dividen perusahaan.
“Kami meminta aparat penegak hukum membuktikan atau membantah dugaan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas perwakilan GERTAK SUMBAR.
Tanah seluas 108 hektare di Nagari Kasang, Padang Pariaman, menjadi sorotan karena dibebaskan menggunakan dana APBD sebesar Rp1,95 miliar pada awal 1990-an sebelum dijadikan penyertaan modal.
GERTAK SUMBAR menyoroti ketidaksesuaian nilai penyertaan modal yang ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1995 dibandingkan dengan akta pendirian perusahaan.
Selain masalah aset, laporan tersebut juga menyentuh penggunaan dana perusahaan oleh direktur utama senilai Rp540 juta serta ketidakjelasan dividen Rp1,53 miliar yang sempat ditahan.
Kelompok pengadu yang terdiri dari Aryanda Putra, Dr. Muhammad Jamil, Viedro Bernanda Fitraski, Fadhli Hakimi, dan Ilham Priduan Zulfira mendesak peninjauan kembali atas penghentian penyidikan kasus ini pada tahun 2021.
Mereka menuntut agar aparat melakukan audit menyeluruh terhadap aliran keuangan, status tanah, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan industri tersebut.
GERTAK SUMBAR menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kekayaan daerah terlindungi dan pengelolaan investasi publik berjalan transparan.











