Padang Aro – Sebanyak 33 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, kini menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai sektor usaha. Hal ini mengemuka dalam Forum Sinergi Multipihak yang digelar di Padang Aro pada Selasa (8/7/2025).
Forum tersebut menjadi wadah pertemuan antara pemerintah kabupaten, OPD, akademisi, tokoh masyarakat, dan kelompok pengelola hutan untuk menyatukan visi pembangunan berkelanjutan berbasis potensi nagari.
Wakil Bupati solok Selatan, Yulian Efi, saat membuka forum tersebut menyampaikan, kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen dalam membangun perhutanan sosial yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.
Saat ini, Solok Selatan memiliki 17 Kelompok Perhutanan Sosial dengan total luas kelola mencapai 36.983 hektare. Dari kawasan tersebut, tumbuh 33 KUPS aktif yang mulai menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Plh. Kepala Bappeda Solok Selatan, Zilhamri, menegaskan bahwa KUPS adalah embrio UMKM kehutanan rakyat. “KUPS bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang menyatu dengan arah pembangunan kabupaten,” ujarnya.
Beberapa KUPS unggulan turut hadir untuk berbagi kisah dan capaian mereka. KUPS kompos dari Nagari Pakan Rabaa, misalnya, telah mampu memproduksi 5 ton pupuk organik per bulan. Sementara itu, KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti rutin menghasilkan 100 kg kopi robusta dan mulai menembus pasar yang lebih luas. KUPS Beras Organik Simancuang juga telah berhasil menjual 1 ton beras per tahun dengan sistem pertanian ramah lingkungan.
Namun, tantangan tetap ada. naspul, perwakilan KUPS Kompos Pakan Rabaa, mengungkapkan bahwa permintaan pasar lebih dari 5 ton, tetapi kapasitas produksi mereka masih terbatas karena sarana yang belum memadai.
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, yang mendampingi kelompok-kelompok ini melalui program Strengthening from the Roots (STR), telah menyalurkan dukungan senilai Rp500 juta dalam tiga tahun terakhir. Dana tersebut digunakan untuk penguatan kelembagaan, pelatihan, hingga pengembangan usaha.
Riche Rahma Dewita, Program Manager KKI WARSI, mengatakan bahwa masyarakat sudah membuktikan bahwa mereka mampu mengelola hutan secara lestari. “Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan ekosistem pendukungnya,” ujarnya pada Selasa (8/7/2025). Dukungan juga datang dari berbagai OPD. dinas Pertanian membantu penyediaan bibit dan pelatihan, dinas Perindagkop mendukung pemasaran produk melalui galeri dan gerobak kopi KUPS, Dinas Sosial PMD fokus pada penguatan LPHN, sementara Dinas Perkim LH mendorong integrasi mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan.Sekda Solok Selatan, Syamsurizaldi, menegaskan bahwa 60 persen wilayah Solok Selatan adalah kawasan hutan dan 70 persen masyarakat bergantung padanya. “Maka perhutanan sosial bukan hanya penting, tapi niscaya,” tegasnya.
kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, menyampaikan pentingnya pendekatan holistik dalam perhutanan sosial yang mencakup konservasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan.Ia juga menekankan urgensi digitalisasi dan pemantauan berbasis indikator keberlanjutan.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menggelar pertemuan teknis lanjutan antar LPHN, OPD, dan mitra pembangunan.Yulian Efi memungkasi, perhutanan sosial bukan hanya soal menjaga hutan, tapi masa depan ekonomi masyarakat. “Kita akan kawal seluruh komitmen ini,” pungkasnya.
