Jakarta – Ketua dewan Pengawas DPP Perkumpulan Keluarga Pesisir selatan (PKPS), Dr. H. Alirman Sori, mendukung langkah Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal, yang melaporkan sejumlah pabrik kelapa sawit ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI). Laporan itu berkaitan dengan dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam tata niaga tandan buah segar (TBS) sawit.
Alirman menilai langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada petani sawit swadaya yang selama ini mengeluhkan rendahnya harga pembelian TBS serta besarnya potongan timbangan.
ia menegaskan, pelaporan ke lembaga resmi patut diapresiasi karena ditempuh melalui jalur hukum yang sah.
“Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPPU. Biarlah seluruh dugaan tersebut diuji secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia. Namun, apabila nantinya terbukti terdapat praktik monopoli, kartel, atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan petani, maka sudah sepatutnya diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Alirman Sori.
menurut dia, persoalan tata niaga sawit di Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya menyangkut harga komoditas. Masalah itu juga berkaitan dengan keadilan ekonomi, kesejahteraan petani, dan keberlangsungan perekonomian daerah.
Karena itu, Alirman menilai transparansi dalam penetapan harga, rendemen, dan mekanisme sortasi perlu dijaga. Langkah itu dianggap penting agar seluruh pekebun sawit swadaya memperoleh kepastian dan rasa keadilan.
Sebagai organisasi yang menghimpun masyarakat Pesisir Selatan di berbagai daerah, DPP PKPS menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan hak-hak petani.PKPS juga mendorong tata niaga sawit yang transparan dan berkeadilan, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan mencari solusi yang konstruktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan.
“Sudah saatnya petani sawit Pesisir Selatan memperoleh perlakuan yang adil. transparansi harga, keterbukaan rendemen, dan standar potongan timbangan yang objektif merupakan hak petani yang harus dijamin. Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang profesional, independen, dan berkeadilan demi terwujudnya iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan petani sawit Pesisir Selatan,” tegasnya.
