Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mendorong pemanfaatan bata interlock tahan gempa dan api produksi PT Semen Indonesia Group (SIG) untuk proyek rumah rakyat.
Menurut Andre, produk yang dikembangkan Semen Padang pasca bencana 2019 itu telah teruji oleh ITB dan Kementerian PUPR.
“Selain murah dan cepat, material ini juga tahan gempa dan api.Tapi sampai sekarang produksinya belum maksimal dimanfaatkan,” kata Andre, Kamis (17/7/2025).
Andre menyebut SIG telah membangun pabrik sepablock di berbagai wilayah dan mampu memproduksi 5.000 hingga 6.000 rumah per tahun.
Ia menilai produk ini bisa menjadi solusi cepat, efisien, dan tahan bencana bagi program perumahan nasional jika dimanfaatkan optimal.
“Masalahnya sekarang penjualannya masih retail. Padahal ini cocok untuk program rumah rakyat,” ujarnya.
Andre pun meminta dirut SIG yang baru untuk duduk bersama pihak kementerian mengkaji pemanfaatan penuh produk ini untuk rumah MBR.Selain itu, Andre juga menyoroti potensi perbedaan nilai aset sebesar Rp10 triliun pada laporan keuangan PT PP Properti, anak usaha dari PT PP (Persero).”Saya menerima informasi bahwa aset PP Properti yang sebelumnya dicatat Rp18 triliun, setelah diaudit kembali nilainya hanya Rp8 triliun. Ada selisih Rp10 triliun yang perlu diklarifikasi,” bebernya.
Manajemen PP Properti membantah temuan tersebut. Namun, Andre menegaskan Komisi VI akan mendalami lebih lanjut.
“Kalau benar terjadi, ini jelas menjadi beban BUMN. Jangan sampai praktik-praktik penggelembungan nilai aset seperti ini terus terjadi,” tegasnya.
Andre juga menyinggung peran Danantara sebagai lembaga pengawasan internal BUMN yang dibentuk di era Presiden Prabowo.
“Danantara dibentuk untuk memastikan tidak ada lagi fraud, hengki-pengki, dan pengelolaan yang tidak transparan,” ujarnya.
Ia mengingatkan proses konsolidasi dan potensi merger BUMN karya tidak boleh mengabaikan aspek akuntabilitas dan efisiensi keuangan.
“kita tidak ingin ada warisan aset bermasalah. Kita ingin semua tercatat dengan benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara fiskal,” pungkas andre.











