Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang dalam APBN 2025 mencapai Rp736,3 triliun, diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Jumlah ini setara dengan 94,9% dari target yang ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa penarikan utang merupakan bagian penting dari pembiayaan anggaran. "Tujuannya untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas negara yang efisien," kata Thomas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Total pembiayaan anggaran yang terealisasi mencapai Rp744 triliun. "Angka ini terbagi menjadi pembiayaan utang sebesar Rp736,3 triliun atau 94,9% dari APBN, serta pembiayaan non-utang sebesar Rp7,7 triliun," jelasnya.
Thomas juga menyoroti tingginya minat investor terhadap SBN, berdampak positif pada penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah. "Selama tahun lalu, bid to cover ratio kita cukup sehat. Rata-ratanya 3,2 kali untuk SUN dan di pasar SBSN rata-ratanya 3,4 kali," ungkapnya.
Menurutnya, penurunan imbal hasil ini didukung oleh pasar keuangan domestik yang solid dan kinerja perekonomian yang positif. Kemenkeu juga mencatat peningkatan jumlah investor ritel SBN. Sejak awal penerbitan pada tahun 2016 hingga akhir 2025, jumlah investor SBN ritel mencapai 1.018.925.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, memastikan bahwa utang pemerintah masih berada pada level aman. Kemenkeu berencana mempublikasikan realisasi posisi utang pemerintah Desember 2025 pada awal Februari.
