Painan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir selatan menggandeng Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan SMAN 1 Koto XI Tarusan untuk memperkuat pendidikan kepemiluan. Kerja sama yang ditandatangani pada Rabu (23/09/2026) ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih serta kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat, khususnya pelajar.
Ketua Bawaslu Pesisir selatan, Afriki Musmaidi, menyatakan kolaborasi tersebut menjadi dorongan baru dalam mengembangkan pemahaman tentang pemilu. Ia menyoroti masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kampanye pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya,yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi peserta pemilu.Afriki juga menegaskan pentingnya peran guru sebagai panutan masyarakat dalam memperkuat pengawasan pemilu. Menurutnya, kerja sama dengan SMAN 1 Koto XI Tarusan merupakan kelanjutan dari program Kelas Pemilu di sekolah tersebut untuk membentuk kader pengawasan dari siswa.
Ketua PGRI Pesisir Selatan Darmawi mengungkapkan jumlah guru di daerah ini mencapai 12.481 orang, sebagian besar berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten dan sisanya tersebar di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Agama. ia melihat potensi besar para guru untuk menyebarkan nilai-nilai kepemiluan dan demokrasi secara luas.
Darmawi menekankan pentingnya peningkatan pemahaman netralitas bagi guru agar mereka dapat menjalankan profesinya secara profesional tanpa terlibat politik praktis saat penyelenggaraan Pemilu mendatang. “Guru sering menjadi panutan masyarakat sehingga memahami aturan netralitas sangat krusial,” ujarnya.
Kepala SMAN 1 Koto XI Tarusan Agung Sopian mengingatkan perlunya penguatan pengetahuan kepemiluan khususnya bagi para pemilih pemula agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu selama proses Pemilu berlangsung.
Sementara itu,Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan Rinaldi menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis memperkokoh demokrasi substansial menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus membuka peluang terciptanya Pemilu yang lebih partisipatif dan berkualitas.
sinergi antara lembaga pengawas, organisasi guru, dan institusi pendidikan ini diharapkan mampu mencetak generasi muda kritis sekaligus bertanggung jawab dalam menjaga integritas proses demokrasi ke depan.
