Kabupaten Solok – Pemerintah Kabupaten Solok didorong untuk segera meninggalkan paradigma penanganan bencana yang hanya berfokus pada fase tanggap darurat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Solok, Khairul, menyatakan bahwa pendekatan kebencanaan holistik menjadi keharusan bagi wilayah yang memiliki kontur perbukitan serta dilintasi sesar aktif Sumatera.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat sesaat, yakni sekadar datang memberikan bantuan lalu pulang.
Khairul menekankan pentingnya mengelola bencana sebagai sebuah siklus utuh dari hulu ke hilir.
“Bila mengamati data BNPB, menunjukkan 70 persen keberhasilan penanganan bencana itu sangat ditentukan pada fase pra-bencana, yakni mitigasi, pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi,” jelas Khairul di Koto Baru, Selasa (27/10/2026).
Ia menambahkan, tanpa pemetaan risiko yang akurat, edukasi nagari siaga bencana, serta penegakan aturan tata ruang, wilayah-wilayah di Kabupaten Solok akan selalu terancam banjir, longsor, gempa, hingga letusan gunung api.
Khairul pun mengingatkan agar pembangunan kembali pasca-bencana tidak dilakukan di zona merah yang sama.
Konsep holistik ini menuntut sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, serta masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dalam membaca tanda alam dengan teknologi modern seperti InaRISK dan Early Warning System.
Bagi Khairul, penerapan kebencanaan holistik merupakan investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat dari kerugian harta benda hingga ancaman kehilangan nyawa.
Saat ini, diperlukan kebijakan konkret dari pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan konsep tersebut demi ketangguhan wilayah Kabupaten Solok ke depan.
