Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mendapatkan angin segar dengan disetujuinya penambahan kuota BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat sebanyak 23.639 jiwa oleh kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dukungan intensif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjadi kunci keberhasilan usulan ini.
Bupati Dharmasraya, Annisa suci Ramadhani, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemprov Sumbar.
“Ini bentuk kolaborasi konkret antara Pemkab Dharmasraya dengan Pemprov Sumbar. Kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Buya Mahyeldi, dan terkhusus kepada Wagub Vasko Ruseimy yang tidak hanya mendampingi, tapi membuka jalan komunikasi langsung ke pusat,” ujarnya.
Annisa menjelaskan, penambahan kuota ini meningkatkan jumlah penerima BPJS PBI pusat di Dharmasraya secara signifikan, dari 58.534 jiwa menjadi 82.170 jiwa.
Menurutnya, peningkatan ini merupakan capaian penting dalam 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Leli Arni, sekaligus memperluas jangkauan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Bupati Annisa juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara Pemkab Dharmasraya dan Pemprov Sumbar di berbagai sektor strategis.
“Komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi akan terus kami intensifkan, agar hasilnya nyata bagi masyarakat Dharmasraya,” tuturnya.
Diketahui April 2025 lalu, Bupati Annisa telah mengunjungi Kementerian Sosial RI untuk menyampaikan sejumlah proposal, termasuk permohonan penambahan kuota BPJS Kesehatan PBI.
Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdadin), Joko Widiarto, membenarkan penetapan kuota baru tersebut setelah melalui proses validasi dan harmonisasi data terpadu.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menambahkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama.
“Kami dari Pemprov hadir untuk memastikan kebutuhan daerah didengar pusat. Tidak bisa hanya menunggu – harus kita kawal. ini kerja kolaboratif yang membanggakan,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial P3APPKB Dharmasraya, Martin Efendi, menyatakan bahwa tambahan kuota ini akan sangat membantu dalam menutup celah jaminan kesehatan bagi warga.
“Kami sudah verifikasi DTKS. Tambahan ini menjangkau yang sebelumnya belum ter-cover. Ini langkah maju,” sebutnya.
