Padang – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, mendesak pemerintah daerah lebih aktif mencari sumber pembiayaan baru agar perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak, bisa dipercepat.
Menurut Doni, selama ini pembiayaan perbaikan infrastruktur masih terlalu bergantung pada Program R3P yang memang dirancang untuk penanganan pascabencana.“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana,sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujar Doni,Minggu (3/5/2026) di Padang.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan kerusakan jalan di Sumatera Barat tidak semata-mata muncul setelah bencana. Doni menyebut, berdasarkan data yang ia sampaikan, kondisi jalan di Sumbar terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur.Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.
Ia mengakui masih banyak jalan dan infrastruktur lain yang rusak di luar dampak bencana dan belum tertangani secara maksimal.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” ujarnya.
Doni menilai lambatnya perbaikan juga tidak lepas dari keterbatasan fiskal daerah. Ia mengatakan, biaya perbaikan jalan sangat besar, sementara anggaran daerah terbatas sehingga diperlukan penentuan prioritas.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar.Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.
Karena itu, Doni mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai program tersebut memberi peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan di daerah.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.
doni juga berharap pemerintah daerah lebih siap dalam menyusun perencanaan dan mengajukan program agar kesempatan memperoleh pendanaan dari pusat tidak terlewat.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis, jika pemerintah pusat dan daerah bersinergi, perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.
