Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India. Kadin menilai impor mobil secara utuh (CBU) akan memukul industri otomotif dalam negeri yang tengah bergeliat.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, menyampaikan keberatannya dalam keterangan tertulis. Saleh menegaskan impor mobil CBU bertentangan dengan program industrialisasi yang tengah digalakkan pemerintah.
"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh," tegas Saleh.
Pemerintah berencana mendatangkan 105 ribu mobil pikap untuk PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan tujuan mendukung logistik Koperasi Merah Putih. Impor tersebut terdiri dari 35 ribu unit mobil pikap tipe 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), 35 ribu unit pikap 4×4 dari Tata Motors, dan 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Saleh menambahkan perusahaan otomotif lokal menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan koperasi. Menurut Saleh, industri komponen otomotif yang merupakan mata rantai penting dalam industri perakitan kendaraan bermotor akan sangat terdampak jika impor CBU tetap dilakukan. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan produksi mobil di dalam negeri.
Industri komponen otomotif, seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, dan elektronik, sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri otomotif. Penguatan produksi komponen otomotif lokal akan berpengaruh terhadap peningkatan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian.
Saleh berpendapat kebutuhan mobil pikap untuk program prioritas Prabowo itu seharusnya menjadi momentum untuk memajukan industri otomotif nasional, bukan malah mengimpor CBU. Ia menyebutkan sejumlah pabrikan lokal seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu, memiliki kapasitas produksi pikap nasional mencapai lebih dari 400 ribu unit per tahun yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4×2 dengan TKDN di atas 40 persen dan didukung jaringan layanan purnajual. Industri lokal juga mampu memproduksi tipe 4×4 asalkan diberi waktu untuk mempersiapkan.
Saleh meminta pemerintah berhati-hati agar kegiatan impor untuk Koperasi Desa Merah Putih ini tidak melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri. Ia juga mendorong penyelarasan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Saleh mendorong pemerintah memiliki ruang regulasi untuk mengatur skema yang lebih mendukung industri domestik, misalnya melalui prioritas kendaraan yang memiliki TKDN tinggi, skema perakitan dalam negeri (completely knocked down/CKD dan incompletely knocked down/IKD), atau kemitraan manufaktur lokal. Impor tetap bisa dilakukan untuk spesifikasi yang belum tersedia, namun harus sejalan dengan desain kebijakan yang memastikan industri nasional ikut bergerak.
