Padang – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat pada 2025 naik dan masuk kategori tinggi secara nasional. Nilainya meningkat dari 78,83 pada 2024 menjadi 80,08 pada 2025.
Peningkatan itu terungkap dalam evaluasi nasional yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya diumumkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI 2025 di Semarang,jawa Tengah,Kamis (21/5/2026).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai capaian tersebut merupakan buah kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif di Ranah Minang.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, dan ormas serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Menurut dia, naiknya Sumbar dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi sinyal positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan masyarakat semakin responsif terhadap kebutuhan warga.
Meski sudah berada di kategori tinggi, Mahyeldi menegaskan pemerintah daerah tetap akan memperkuat demokrasi substantif di Sumbar. Langkah itu ditempuh lewat peningkatan layanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, dan penjagaan ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar Mursalim menjelaskan, peningkatan IDI dipengaruhi membaiknya penerapan sejumlah indikator penting, mulai dari stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, hingga meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
Ia menyebut penilaian IDI mencakup tiga aspek utama,yakni kebebasan,kesetaraan,dan kapasitas lembaga demokrasi,yang dijabarkan dalam 22 indikator penilaian.
namun, Mursalim mengingatkan masih ada tantangan yang perlu diwaspadai, terutama penguatan literasi digital masyarakat serta antisipasi terhadap potensi disinformasi dan polarisasi di media sosial.
“Ke depan,Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah,meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah,serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi,” ujarnya.
Ia berharap capaian ini semakin menguatkan posisi sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan penguatan demokrasi yang partisipatif serta berkelanjutan.
