Solok – Pemerintah pusat menaruh perhatian serius pada penanganan dampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Menko PMK Pratikno yang meninjau langsung lokasi bencana, Kamis (24/9/2026), menegaskan prioritas utama saat ini adalah menuntaskan pencarian korban hilang sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan logistik para pengungsi.
Hingga saat ini, tim gabungan telah menemukan satu dari dua warga yang sempat dilaporkan hilang dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, bencana alam ini mengakibatkan kerusakan parah pada 44 unit rumah warga dan merusak sejumlah fasilitas publik di wilayah tersebut.
“Pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno saat memimpin rapat koordinasi di Posko Utama.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan, pihaknya telah mengerahkan sumber daya maksimal untuk menemukan satu korban tersisa. Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan pengungsi agar penyaluran bantuan serta penyiapan hunian sementara bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya normalisasi sungai secara menyeluruh sebagai langkah mitigasi jangka pendek.
Pihaknya menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan susur sungai guna membersihkan material yang menghambat aliran air.
“Seluruh sungai di Sumbar harus disusuri. Kita harus memastikan tidak ada hambatan yang memicu perubahan arah aliran air saat hujan deras,” tegas Mahyeldi.
Menanggapi skala kerusakan yang masif, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengungkapkan kebutuhan anggaran rekonstruksi mencapai Rp819 miliar.
Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur vital.
Selain itu, Pemkab Solok juga meminta tambahan alat berat seperti mini ekskavator untuk menembus medan yang sulit dijangkau.
Saat ini, para pengungsi, termasuk kelompok rentan, telah dievakuasi ke titik aman seperti rumah dinas bupati dan wakil bupati guna memastikan keselamatan mereka.
