Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan siap mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya pada seksi Sicincin-Bukittinggi yang melintasi wilayahnya. Dukungan itu ditegaskan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dalam rapat koordinasi lintas instansi di Kantor kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026), yang membahas kendala teknis, status lahan, hingga penyempurnaan trase jalan tol.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Dedi Tri Hariadi menekankan pentingnya langkah bersama dari seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilalui proyek strategis nasional tersebut. Menurut dia, keberadaan tol akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tengah tekanan ekonomi global.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini adalah wujud kecintaan kita terhadap daerah untuk memajukan perekonomian masyarakat,” ujar Dedi.
Ia menyampaikan, tim lintas instansi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan akan bekerja secara solid untuk memastikan status lahan bebas dari persoalan hukum.
Di sisi lain, Wakil ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut dua hambatan utama proyek kini mulai menemukan titik terang. Persoalan trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, telah diselesaikan melalui pengalihan jalur.
Selain itu, desain pintu keluar tol di Padang Panjang juga sudah disepakati dengan skema baru yang dinilai lebih optimal.
Andre juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses ganti untung lahan agar tidak memicu sengketa di kemudian hari. Ia menilai, konektivitas yang lebih baik antara Sumatera Barat dan Riau akan menekan biaya logistik sekaligus menggerakkan sektor pariwisata.
Hendri Arnis mengatakan, ruas tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayah Padang Panjang sejauh ini berjalan tanpa kendala berarti. ia memastikan pemerintah kota akan mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berlangsung lancar dan hasilnya maksimal bagi masyarakat.
“pemerintah Kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Hendri.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya tetap terjaga hingga proyek selesai.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah di Sumatera Barat yang terdampak trase jalan tol.
