Solok – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok pada Kamis (24/9/2026).
Kunjungan ini bertujuan memastikan proses penanganan bencana, mulai dari pencarian korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berjalan secara cepat dan efektif.
Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, dan Bupati Solok, Pratikno menegaskan bahwa mitigasi terhadap bencana susulan harus dilakukan beriringan dengan masa tanggap darurat.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu disiapkan dengan kajian menyeluruh agar risiko bencana serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendorong normalisasi sungai dan saluran air sebagai langkah prioritas utama.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar untuk melakukan susur sungai secara berkala guna mendeteksi potensi hambatan aliran air seperti pohon tumbang atau material longsoran.
Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan pentingnya pengerahan sumber daya maksimal untuk mencari korban hilang serta segera mendata warga pengungsi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, melaporkan bahwa satu korban masih dalam pencarian setelah satu warga lainnya ditemukan meninggal dunia.
Bencana ini menyebabkan 44 rumah warga terdampak, dengan rincian 11 unit rusak berat dan 32 unit rusak ringan, serta mengganggu pelayanan publik akibat rusaknya infrastruktur dan kantor pemerintahan.
Untuk kebutuhan pemulihan, Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan anggaran sebesar Rp819 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, serta perbaikan rumah dan fasilitas umum.
Jon Firman Pandu menambahkan, pihaknya kini membutuhkan dukungan peralatan seperti mini ekskavator, alat breaker, dan tenda besar untuk memastikan pelayanan publik dan kebutuhan warga di pengungsian tetap terpenuhi.
