Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dari total tambahan TKD sebesar Rp534,98 miliar, sekitar Rp258,45 miliar dialokasikan melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk mendanai 18 program strategis di berbagai wilayah Sumbar.
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades, menyatakan bahwa sebagian besar kegiatan yang didanai dari tambahan TKD sudah mulai berjalan. Hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan mencapai Rp20,84 miliar atau sekitar 8 persen, sementara realisasi fisik telah melampaui angka 20 persen.
Armizoprades menjelaskan bahwa dana tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang langsung berdampak pada masyarakat. Program utama mencakup peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, sistem drainase perkotaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi jalan provinsi termasuk penggantian dan pembangunan jembatan.
Alokasi terbesar digunakan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp104,39 miliar diikuti rekonstruksi jalan senilai Rp49 miliar dan penggantian jembatan hampir Rp29 miliar. Selain itu terdapat anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan serta pengadaan Jembatan Bailey.
Meski persentase realisasi fisik masih sekitar 20 persen, Armizoprades menegaskan progres proyek berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan bahwa hal ini bukan disebabkan keterlambatan pekerjaan melainkan karena proses administrasi dan tahapan teknis yang harus dilalui sesuai aturan berlaku.
“Kami optimistis seluruh pekerjaan akan selesai tepat waktu pada Desember 2026,” ujarnya tegas.
Ia juga mengimbau masyarakat agar memahami kemungkinan gangguan lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini sebagai konsekuensi percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan bersama,” tambahnya.
