Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penataan aparatur dengan melantik delapan pejabat baru yang fokus pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, di Auditorium Gubernuran pada Jumat (31/7/2026).
Arry menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan bukan sekadar pengisian posisi kosong, melainkan bagian dari strategi organisasi untuk menghadirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan masyarakat. “Pelantikan ini bukan hanya mengisi jabatan, tetapi memastikan kepemimpinan tepat agar target pembangunan tercapai secara optimal,” ujarnya.
Sekda juga menekankan bahwa pejabat struktural harus berperan lebih dari sekadar menjalankan fungsi administratif. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja masing-masing dengan membangun kolaborasi, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “pejabat struktural harus mampu menjadi penggerak organisasi dan memastikan setiap program berdampak positif bagi daerah,” tegas Arry.Delapan pejabat yang dilantik akan bertugas di berbagai instansi seperti Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas koperasi dan UKM, Rumah Sakit Jiwa prof. Dr. H.B. Saanin, serta Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
Selain itu, Arry mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh jabatannya semata tetapi juga integritas, profesionalisme, serta kemampuannya membangun budaya kerja produktif. Oleh karena itu seluruh pejabat diminta menerjemahkan sasaran pembangunan ke dalam program kerja terukur sekaligus mempercepat pelaksanaan kegiatan demi menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan berkualitas.
“Pemimpin yang baik dihormati bukan karena jabatannya tapi karena kemampuannya menjadi teladan sekaligus menghasilkan kinerja bermanfaat,” pesan Sekda.
Melalui penataan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel agar kebijakan serta program pembangunan dapat dijalankan lebih efektif sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
