Palembang – Dukungan penuh terhadap program percepatan swasembada pangan nasional ditegaskan Pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan mengalihkan status kepegawaian penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian.Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat menjadi narasumber dalam Rakernas II Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) tahun 2025 di Palembang, Senin (14/7/2025), menyatakan komitmen tersebut selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang percepatan swasembada pangan. Inpres ini menekankan penguatan peran penyuluh pertanian secara terintegrasi di bawah pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik Inpres ini dan siap mendukung serta memfasilitasi proses pengalihan kepegawaian penyuluh pertanian. Ini sejalan dengan arah pembangunan Sumbar ke depan,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Menurut Gubernur Mahyeldi, kebijakan ini selaras dengan program Unggulan (Progul) ke-2 RPJMD Sumbar 2025-2030, yaitu “Gerak Cepat Sumbar Sejahtera” yang menargetkan sumbar sebagai lumbung pangan nasional dengan ekonomi berkelanjutan.
“Pengalihan status penyuluh pertanian ke pusat diyakini akan memperkuat efektivitas gerakan pertanian di lapangan. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” tegas mahyeldi.
Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi mengungkapkan kontribusi nyata penyuluh pertanian dalam mendorong capaian target tanam di Sumbar. Ia mencontohkan peningkatan signifikan pada realisasi tanam padi dan jagung pada bulan Juli 2025.
Mahyeldi menerangkan, target tanam padi tahun ini di Sumbar adalah 578.859 hektare. Hingga akhir Juni, realisasinya baru 9.038 hektare. namun, pada Juli 2025, terjadi lonjakan sebesar 36.202 hektare, sehingga total realisasi mencapai 45.554 hektare. Hal serupa juga terjadi pada tanaman jagung. “Ini semua berkat optimalisasi kinerja penyuluh di lapangan,” katanya.
Gubernur Mahyeldi mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kembali dukungan penuh Pemprov Sumbar terhadap kebijakan Pemerintah Pusat. “Kita tegak lurus dengan arahan Presiden dan siap mengawal serta memfasilitasi proses peralihan kepegawaian penyuluh pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.
