Jakarta – Guru Besar IPDN,Prof. Djohermansyah Djohan, menyoroti maraknya aksi pamer kemewahan (flexing) di kalangan pejabat dan keluarganya. ia menilai imbauan pemerintah terkait gaya hidup sederhana tidak akan efektif tanpa regulasi yang jelas.
Menurutnya, imbauan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saja tidak cukup untuk menekan perilaku flexing.
“Himbauan lemah, tidak punya dasar regulasi dan program,” tegas Prof. Djohermansyah, Kamis (4/9/2025).Ia menekankan perlunya pedoman perilaku bagi seluruh penyelenggara negara,mulai dari Presiden hingga anggota DPRD. Pedoman ini harus mencakup semua aspek kehidupan, dari urusan pribadi hingga tugas negara.”Pemimpin nomor satu di pusat dan daerah harus memberi teladan,” imbuhnya.
Prof. Djo menyoroti perbedaan antara Aparatur Sipil negara (ASN) dan pejabat politik. ASN sudah dibekali pedoman perilaku, sementara pejabat politik seringkali tidak memiliki dasar etika yang memadai.
Ia menyarankan partai politik untuk membekali kadernya dengan etika penyelenggara negara.
Selain itu, Prof. djo menekankan pentingnya kontrol dan pengawasan terhadap implementasi pedoman perilaku.
“Pengawasan lembaga pemerintahan utamanya para pimpinan harus ketat terhadap bawahannya,” katanya.Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, Prof. Djo berharap kasus flexing pejabat dapat dicegah dan kepercayaan publik dapat ditegakkan.
