padang – Pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, terus dipantau ketat oleh anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai golkar, Zigo Rolanda.Proyek infrastruktur senilai Rp25,4 miliar ini menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabanjir di Sumatera Barat.
Zigo menyampaikan hal tersebut saat menggelar reses perseorangan masa sidang V tahun 2026/2027 di lokasi proyek pada Rabu (5/8/2026). Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, perwakilan BPJN dan BWS Sumatera V, serta anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Golkar dan masyarakat setempat.
Menurut Zigo, upaya pembangunan jembatan sudah dimulai sebelum banjir besar yang melanda Padang pada November 2025. Namun bencana tersebut memaksa seluruh desain jembatan dikaji ulang agar lebih aman dan tahan terhadap banjir. “Awalnya sudah ada rancangan pembangunan Jembatan Kalawi. Tetapi setelah banjir,desain harus ditinjau kembali. Salah satu perubahan penting adalah menaikkan elevasi jembatan sekitar dua meter agar lebih aman,” jelasnya.
Jembatan baru akan memiliki bentang sepanjang 70 meter dengan konstruksi rangka baja kelas B dan lebar enam meter. Selain itu pemerintah juga menyiapkan normalisasi sungai,pengamanan tebing serta pembebasan lahan seluas 448 meter persegi untuk mendukung kelancaran proyek.
Seluruh tahapan perencanaan mulai dari survei hingga kajian teknis telah selesai dikerjakan. Bahkan anggaran proyek sudah masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum. “Biasanya sangat sulit sebuah proyek bisa masuk pada pagu indikatif awal. Alhamdulillah Jembatan Kalawi sudah masuk,” kata Zigo seraya menambahkan bahwa pekerjaan fisik direncanakan dimulai Februari mendatang dengan target penyelesaian sekitar 10 bulan.
Zigo juga memberikan apresiasi kepada warga Limau Manis yang bersedia menghibahkan sebagian lahannya demi kelancaran pembangunan jembatan tersebut. ia berharap kontribusi masyarakat mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Padang.
Selain fokus pada Jembatan Kalawi, Komisi V DPR RI turut mengawal penanganan banjir di beberapa wilayah lain seperti Air dingin, Batang Maransi hingga Surau Gadang. Berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai (BWS), volume sedimentasi yang harus dikeruk mencapai lebih dari dua juta meter kubik sehingga pengerjaan dilakukan secara bertahap mulai dari hulu sungai agar material tidak terbawa ke hilir sehingga pekerjaan menjadi efektif.
Rehabilitasi Daerah irigasi Gunung Nago dan Koto Tuo dijadwalkan mulai berjalan Agustus ini sementara pembangunan Jembatan Surau Gadang akan didahului dengan pengendalian banjir untuk memastikan keamanan infrastruktur baru tersebut.
Pemerintah bersama Kementerian PU dan komisi V DPR RI telah menetapkan anggaran sekitar Rp17,8 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana hingga tahun 2029 di Sumatera Barat. Zigo meminta dukungan penuh masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar karena tujuan utamanya bukan hanya memulihkan kondisi pascabencana tetapi juga meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana masa depan.
