Painan – Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) menekankan pentingnya pengawasan pemilu berkualitas demi mewujudkan pemilu bermartabat di masa depan. Keterlibatan masyarakat dan pengawas profesional menjadi kunci utama.
Penegasan ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi masyarakat (P2H) Bawaslu Sumbar, Muhamad khadafi, saat membuka Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Bawaslu Pesisir Selatan, Minggu (16/11/2025).
Khadafi menjelaskan, P2P bagi generasi muda ini merupakan respons terhadap pengalaman Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Kesempatan pasca-pemilu menjadi momentum yang tepat mencetak masyarakat sebagai kader penggerak pengawas partisipatif,” ujar Khadafi.
Bawaslu melibatkan pelajar SMA, madrasah, organisasi kepemudaan (OKP), akademisi, dan kelompok masyarakat dalam program ini.
Program ini juga menjadi wadah bagi pengawas pemilu untuk menerima informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya.
Khadafi berharap Undang-Undang Pemilu ke depan dapat memasukkan pasal-pasal yang lebih spesifik, yang mencerminkan kondisi kekinian.
Ia mencontohkan, politik uang kini bertransformasi melalui dompet elektronik (e-wallet), sementara UU Pemilu saat ini masih mengatur politik uang konvensional.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan,Afriki Musmaidi,menambahkan bahwa P2P mencerminkan keberagaman masyarakat Pesisir Selatan.
Peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari dosen, siswa, perwakilan OKP, hingga masyarakat dari berbagai wilayah di Pesisir selatan.
P2P Bawaslu Pesisir Selatan diikuti 40 peserta dan berlangsung selama sehari penuh. Materi yang diberikan berfokus pada upaya pencegahan, pelaporan dugaan pelanggaran, hingga pengawasan partisipatif.
