Solok – Pemerintah Kabupaten Solok bergerak cepat menangani dampak bencana hidrometeorologi November 2025. Pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi ratusan korban ditargetkan mulai awal 2026, seiring rampungnya pendataan rumah terdampak.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Retni Humaira menjelaskan, timnya telah melakukan verifikasi lapangan secara langsung. "Data sudah hampir final. Tim DPRKP telah memverifikasi langsung ke lapangan, lengkap dengan dokumentasi kerusakan dan titik koordinat," ujar Retni, Jumat (26/12/2025).
Data sementara DPRKP mencatat, 75 rumah hanyut, 115 rusak berat, 67 rusak sedang, dan 51 rusak ringan. Sebanyak 190 rumah terpaksa direlokasi karena berada di zona rawan bencana. Pemerintah Kabupaten Solok berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) serta BNPB untuk merealisasikan pembangunan Huntap.
Lokasi pembangunan Huntap sementara dipastikan berada di Nagari Saniang Baka. Lahan yang diserahkan diperkirakan mampu menampung 70-90 unit rumah. "Awal tahun 2026, kita targetkan sudah mulai proses pembangunan. Pengerjaan diperkirakan paling cepat 3 bulan," terang Retni.
Prioritas Huntap akan diberikan kepada warga yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan bermukim di kawasan rawan bencana. Selain Saniang Baka, DPRKP juga berkoordinasi dengan Nagari Kotosani terkait penyediaan lahan Huntap. Alokasi Huntap akan diprioritaskan bagi masyarakat nagari setempat.
"Untuk rumah masyarakat yang tidak tersedia tanah secara terpadu, rencananya akan dibantu BNPB melalui skema hunian tetap mandiri," tutupnya. Pembangunan Huntap menjadi prioritas utama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Saat ini, masyarakat yang rumahnya hanyut dan rusak berat masih mengungsi di fasilitas umum dan rumah kerabat.
Bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Solok pada 25-27 November 2025. Banjir bandang juga merusak areal pertanian, jembatan, hingga sekolah. Pemkab Solok telah menetapkan masa tanggap darurat selama 2 minggu, ditambah 1 minggu tambahan. Bantuan telah dihimpun dan didistribusikan. Selain posko utama pemerintah daerah, hadir pula posko bantuan dari organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan NU, serta organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.
