Jakarta – Masyarakat Indonesia berpotensi menghadapi lonjakan harga pangan akibat perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang digagas Presiden AS Donald Trump. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengungkapkan kekhawatiran ini.
Tauhid menjelaskan, komoditas impor menjadi sektor yang paling rentan terhadap dampak kenaikan harga. "Jadi itu ditransmisikan ke harga, harga produk akan naik, terutama yang kontraknya baru," kata Tauhid dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Tauhid, perubahan kebijakan tarif global dapat memicu fluktuasi nilai tukar dan biaya logistik, yang selanjutnya memengaruhi harga pangan. Kontrak perdagangan baru akan lebih cepat merasakan dampaknya, sementara kontrak lama masih memungkinkan negosiasi.
Meski demikian, Tauhid belum dapat memprediksi secara pasti besaran kenaikan harga pangan. Ia menekankan pentingnya pemerintah memantau dampak kebijakan tarif global terhadap stabilitas harga pangan, terutama pada komoditas impor.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor komoditas pertanian seperti kedelai, gandum, dan kapas. "Itu kan kebanyakan memang kita butuhkan karena kebanyakan bahan baku. Kedelai kita juga butuh, kita impor terbesar dari Amerika. Kalau kita nggak mempermudah itu, justru menyusahkan industri kita, gandum juga kita butuh, kita butuh banyak," kata Budi di Jakarta, 20 Februari 2026.
Budi menjelaskan, tarif 0 persen akan mempermudah impor bagi industri dan menekan biaya produksi. Dengan bahan baku yang lebih murah, harga produk akhir diharapkan lebih terjangkau bagi masyarakat. "Caranya untuk murah dipermudah, biar kita nggak belinya mahal. Nah kalau kita beli mahal nanti harga makanan mahal juga," pungkasnya.
