Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluruskan kabar yang beredar di media sosial terkait kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-minangkabawi pada 29 April 2026.Pemprov Sumbar menegaskan, narasi yang menyebut menteri mengenakan sepatu di dalam masjid tidak benar.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, mengatakan isu itu muncul karena kesalahpahaman dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut dirinya ikut mendampingi langsung seluruh rangkaian kunjungan kerja Menteri Pariwisata selama berada di Sumbar, termasuk saat berada di masjid tersebut.
“Saya menjadi bagian dari rombongan yang hadir dan menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Tidak benar Ibu Menteri memakai sepatu di dalam masjid, yang digunakannya adalah kaos kaki,” kata Nolly di Padang, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Nolly, potongan video yang tersebar di sejumlah platform media sosial memicu tafsir keliru di tengah masyarakat. Dalam video itu, menteri Pariwisata terlihat berjalan di atas karpet masjid dengan kaos kaki, bukan sepatu. Dari kejauhan, bentuk kaos kaki tersebut sekilas memang bisa menyerupai sepatu.
Ia menegaskan, seluruh rangkaian kunjungan Menteri Pariwisata di Sumbar, terutama saat berada di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, berlangsung dengan tetap menghormati nilai, etika, dan adab masyarakat Minangkabau.
“Ibu Menteri beserta seluruh jajaran telah menjalankan tata krama yang sesuai. Perlu kami luruskan kembali bahwa tidak ada penggunaan sepatu di dalam masjid sebagaimana yang disampaikan dalam sejumlah narasi tidak akurat yang beredar luas di media sosial,” ujarnya.
Nolly juga menyoroti maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang publik. Menurut dia, hoaks dan fitnah tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kesalahpahaman di masyarakat.
“Perbedaan persepsi mungkin saja terjadi, namun menyebarkan informasi yang tidak benar dan menggiring opini ke arah negatif tentu bukan hal yang bijak, apalagi jika berpotensi menimbulkan perpecahan,” katanya.
Pemprov Sumbar pun mengajak masyarakat lebih cermat dalam menerima dan membagikan informasi. Pemerintah daerah itu meminta publik selalu mengutamakan verifikasi dan fakta sebelum menyimpulkan sebuah peristiwa.
“Mari kita bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat dengan informasi yang benar dan bertanggung jawab,” tutur Nolly.
