Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan Sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan apa adanya kepada petugas di lapangan.
Ajakan itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Padang, Minggu (28/6/2026).
Mahyeldi menegaskan, data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran. Ia juga menilai sensus ini menjadi momentum untuk melihat perubahan dinamika ekonomi daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan munculnya berbagai jenis usaha baru.
“Data yang dihasilkan akan menjadi landasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Untuk mendukung pendataan, Pemprov Sumbar telah menurunkan 5.480 petugas yang bekerja sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Mahyeldi juga memastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat kepada petugas akan dilindungi sesuai ketentuan undang-undang. Ia berharap seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat, ikut membantu kelancaran proses pendataan.
Di sisi lain, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut sumatera Barat memiliki potensi ekonomi besar dengan dukungan lebih dari 715 ribu unit usaha.
Sonny menegaskan sensus tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Menurut dia, seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan statistik dan perencanaan pembangunan.
“Seluruh data hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan sesuai Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997,” tegas Sonny.
Ia juga meminta pelaku usaha bersikap kooperatif saat petugas sensus datang agar program pembangunan ke depan dapat berjalan semakin tepat sasaran.
