Padang – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Bemsi) Sumatera Barat (Sumbar) mendesak pemerintah pusat untuk memenuhi 18 tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumbar, Senin (1/9/2025).
Tuntutan mahasiswa meliputi berbagai isu, mulai dari reformasi Polri, tunjangan anggota DPR, hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Perwakilan Bemsi Sumbar, Dedi Irwansyah, menyatakan demokrasi Indonesia sedang digerogoti oleh DPR dan Polri yang seharusnya menjadi benteng rakyat.Bemsi Sumbar menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat sipil. Mereka mendesak reformasi total di tubuh Polri.
Mahasiswa juga menuntut pencabutan dan revisi anggaran MPR sebesar Rp100 triliun, serta pengalokasian dana tersebut ke sektor pendidikan.
Selain itu, Bemsi Sumbar menyoroti kesejahteraan guru, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak relevan.
Ketua DPRD Sumbar, muhidi, berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. “Kami telah menerima tuntutan ini, akan kami kawal dan sampaikan ke pusat,” ujarnya.
Berikut 18 tuntutan lengkap Bemsi Sumbar:
- Mencabut dan merevisi anggaran MPR sebesar Rp100 triliun, alokasikan ke sektor pendidikan.
- Mengawasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
- Mempercepat realisasi pengangkatan guru honorer menjadi ASN/P3K.
- DPRD Sumbar tidak ikut serta menaikkan PBB.
- Menghapus tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta.
- Menghapus tunjangan kehormatan untuk anggota DPR.
- Memecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat.
- KPK memeriksa seluruh anggota DPR.
- Hentikan pembungkaman terhadap pers, siarkan sidang secara transparan.
- Mencabut UU TNI yang membuka ruang dwifungsi militer.
- Hentikan manipulasi dan revisi sejarah bangsa.
- Menolak pasal-pasal intimidatif pada RUU KUHAP, libatkan publik dalam pembahasan.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap saat demo 25,28,29 Agustus 2025.
- Reformasi DPR!
- Kaji ulang gaji dan tunjangan anggota DPRD Sumbar.
- Libatkan masyarakat dan mahasiswa dalam pengusulan dan pengesahan Ranperda.
- Menolak legalisasi dan normalisasi LGBT.
