Jakarta – Pemerintah meyakinkan publik bahwa kontribusi Indonesia sebesar Rp 16 triliun untuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) tidak akan mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, alokasi dana tersebut masih berada dalam batas aman fiskal.
"Kalau cuma Rp 16 triliun saja enggak terlalu masalah," kata Purbaya usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Purbaya menjelaskan, pendanaan kontribusi ini akan diambil dari APBN dan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan.
Pemerintah, lanjutnya, akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari potensi tekanan fiskal.
Opsi penyesuaian atau reorientasi anggaran akan dipertimbangkan jika diperlukan.
Namun, Purbaya menekankan bahwa langkah tersebut akan diambil secara terukur dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kontribusi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun untuk Dewan Perdamaian.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung upaya pemulihan di Gaza, Palestina.
Sugiono juga mengklarifikasi bahwa kontribusi ini bukanlah biaya keanggotaan Dewan Perdamaian.
"Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ujar Sugiono di kompleks DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Sebagai informasi, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace pada Kamis (22/1/2026).
Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss.
Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang turut serta dalam peluncuran lembaga tersebut.
