Jakarta – Pemerintah Indonesia waspadai potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat melampaui batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kekhawatiran ini muncul akibat dampak konflik geopolitik global dan lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan proyeksi tersebut dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Airlangga mengungkapkan, defisit APBN berpotensi mencapai 3,18% hingga 4,06% terhadap PDB dalam skenario terburuk.
"Dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit untuk kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan (ekonomi)," kata Airlangga.
Perhitungan ini didasarkan pada tiga skenario eskalasi perang di Timur Tengah, serta mempertimbangkan faktor kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi.
Skenario pertama, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 86 per barel, kurs rupiah Rp 17.000 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,3%, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 6,8%, defisit diperkirakan mencapai 3,18% terhadap PDB.
Skenario moderat kedua, dengan harga minyak US$ 97 per barel, kurs rupiah Rp 17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2%, dan imbal hasil SBN 7,2%, defisit APBN diprediksi mencapai 3,53% terhadap PDB.
Sementara itu, skenario terburuk menunjukkan defisit dapat menembus 4,06% jika harga minyak melonjak hingga US$ 115 per barel, kurs rupiah melemah menjadi Rp 17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2%, dan imbal hasil SBN 7,2%.
Sebagai informasi, Undang-undang saat ini membatasi defisit APBN maksimal 3% terhadap PDB.
Airlangga menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
"Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," pungkasnya.
