Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung pengadaan tanah untuk Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat di Kota Padang, menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan kepastian ini saat menerima kunjungan Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada Selasa (24/2/2026), dengan fokus utama percepatan legalitas lahan untuk Huntap korban bencana hidrometeorologi November 2025 dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan Huntap di tiga kelurahan, meliputi Kelurahan Balai Gadang (2,9 hektare + pengadaan 2,2 hektare), Kelurahan Simpang Haru (5.000 meter persegi), dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh (4,6 hektare).
Selain Huntap, Pemkot Padang juga mengajukan dukungan pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare, terdiri dari tanah Pemkot (4 hektare) dan tambahan pengadaan (4,1 hektare).
"Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini," ujar Fadly Amran, menyoroti status lahan yang belum bersertifikat dan masalah warisan.
Nusron Wahid merespons positif aspirasi tersebut dan menjamin proses administrasi pertanahan akan berjalan cepat dan transparan.
Dalam pertemuan itu, Fadly Amran turut memohon dukungan sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang (40 hektare), pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah pascabencana.
