Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan meningkatkan kebutuhan susu hingga 1,5 juta liter dan daging sapi 47 ribu ton pada 2029. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, melihat lonjakan permintaan ini sebagai peluang investasi strategis karena pasar domestik stabil.
Pemerintah menargetkan swasembada susu 96 persen dan daging sapi 70 persen pada 2029. Pemerintah membuka impor 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi potong untuk pembibitan.
Rachmat menyampaikan hal ini dalam konferensi internasional di Jakarta, Jumat (27/3/2026). Ia menegaskan program MBG adalah "game changer" yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi.
Rachmat mengidentifikasi tiga tantangan utama. Pertama, rendahnya produktivitas peternak kecil tradisional. Kedua, kesenjangan pembibitan karena struktur lokal lemah, memicu impor karena swasta lebih memilih penggemukan. Ketiga, biaya pakan tinggi, konflik lahan, dan ancaman biosekuriti.
Rachmat menyoroti transisi menuju kedaulatan pangan. Ia merujuk swasembada beras 1985 dan kemandirian peternakan 1980 sebagai acuan.
Rachmat menyatakan peningkatan permintaan ini sebagai peluang strategis bagi para investor karena pasar domestik dinilai sudah siap dan stabil.
Rachmat mengakui upaya menuju swasembada menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, rendahnya produktivitas karena lebih dari 90 persen produksi masih dikelola oleh peternak kecil dengan praktik tradisional.
Kedua, adanya kesenjangan pembibitan akibat lemahnya struktur pembibitan lokal, yang memicu ketergantungan pada impor karena perusahaan swasta cenderung lebih memilih sektor penggemukan.
Ketiga, tantangan biaya pakan yang tinggi, konflik lahan, serta ancaman biosekuriti seperti penyakit mulut dan kuku.
Rachmat menekankan transisi Indonesia dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Ia menyebut program MBG sebagai "game changer" yang mampu mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi nasional.
Ia juga merujuk pada sejarah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1985 melalui revolusi hijau, serta kemandirian produksi peternakan pada 1980. Pengalaman tersebut menjadi acuan pemerintah dalam membenahi sektor peternakan saat ini.
