Padang – Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan peran media massa dan mahasiswa sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif menjelang tahapan Pemilu dan pemilihan, sekaligus untuk menghadapi ancaman disinformasi yang kian marak di era digital.
Upaya itu dibahas dalam rapat penguatan kemitraan strategis yang digelar secara hybrid di kantor bawaslu Sumbar dan melalui Zoom Meeting, Rabu (20/5/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua bawaslu Sumbar, Alni.
Hadir sebagai narasumber Dewan Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.Peserta yang mengikuti forum itu terdiri atas pimpinan media online, mahasiswa, dan jajaran humas Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumbar, baik secara luring maupun daring.
Muhammad khadafi menegaskan media massa memiliki peran penting dalam memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat. Menurut dia, kolaborasi antara Bawaslu dan media dibutuhkan untuk membangun pengawasan partisipatif sekaligus menekan penyebaran hoaks dan disinformasi selama proses pemilu.
“Media menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi politik dan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Novrianto menilai sinergi antara penyelenggara pemilu dan media perlu terus diperkuat agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Ia menyebut media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga ikut mengawasi jalannya demokrasi secara independen dan profesional.
Novrianto menekankan kecepatan dan ketepatan sebagai syarat penting dalam kerja jurnalistik agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat. “Yang paling penting dalam berita itu cepat dan tepat, sehingga informasi menjadi akurat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan insan pers agar tidak menggiring opini dalam pemberitaan. “Berita tidak boleh berisi kesimpulan.Kesimpulan biarkan pembaca yang membuat,” katanya.
Selain itu, Novrianto menilai media memiliki tanggung jawab memberi edukasi kepada publik, bukan sekadar menyampaikan informasi. “Informasi tanpa edukasi tidak banyak gunanya bagi masyarakat,” ujarnya.
Forum tersebut juga menjadi ruang diskusi antara Bawaslu, insan pers, dan mahasiswa mengenai tantangan pengawasan pemilu di era digital, termasuk maraknya informasi palsu di media sosial.
Bawaslu Sumbar berharap kemitraan dengan media dan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Sumatera Barat.
