Jakarta – Pemerintah mewaspadai penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK) yang semakin masif di media sosial. Satu konten DFK berpotensi memicu jutaan reaksi negatif.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hariqo Wibawa satria, menyampaikan peringatan ini pada Kamis (28/8/2025).
Hariqo mencontohkan video rekayasa (AI) yang mencatut pernyataan palsu Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang “guru adalah beban negara”. Video tersebut sempat memicu perdebatan sengit di media sosial.
Sebelumnya, video deepfake Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan langsung juga sempat viral.
“Satu ulasan DFK pada sebuah rumah makan bisa membuat ribuan pelanggan enggan datang,” kata Hariqo.
“Satu video DFK juga bisa memicu jutaan kebencian terhadap tokoh agama atau pemimpin. Satu peluru hanya membunuh satu orang, tapi satu disinformasi bisa ‘membunuh’ persaudaraan, kepercayaan, bahkan masa depan bangsa,” imbuhnya.
World Economic Forum (WEF) dalam Laporan Risiko Global 2025 menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai ancaman global nomor empat. Bahkan, diprediksi menjadi ancaman nomor satu pada 2027.
Laporan ini didasarkan pada survei terhadap lebih dari 900 pakar internasional dari berbagai sektor.
Hariqo mencontohkan dampak disinformasi pada berbagai peristiwa di dunia, seperti penolakan vaksin Covid-19 di AS yang menyebabkan ribuan kematian, kerusuhan di Inggris akibat disinformasi kasus pembunuhan, dan kerusuhan di Wamena, Papua Pegunungan, akibat narasi palsu.
“Disinformasi adalah api kecil yang bisa membakar seluruh peradaban jika dibiarkan,terutama di Indonesia yang sangat majemuk,” tegasnya.
Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran DFK. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga meminta pengelola platform media sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi DFK.
Wakil Menteri Komdigi,Angga Raka Prabowo,mengimbau semua pihak untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar.
Kepala PCO Hasan Nasbi mengapresiasi media arus utama yang memiliki kanal cek fakta. Menurutnya, hal ini penting untuk menangkal isu atau konten DFK di masyarakat.
