Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa pada triwulan IV 2025, mencapai 5,94 persen secara tahunan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian ini melampaui provinsi lain di Jawa, baik secara tahunan maupun kumulatif.
Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyatakan bahwa sektor jasa menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. "Sektor Jasa Lainnya memimpin dengan pertumbuhan 9,70 persen, diikuti Jasa Kesehatan 9,62 persen, dan Konstruksi 0,90 persen," ujarnya pada Jumat (6/2/2026).
Investasi, yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), tumbuh signifikan sebesar 9,36 persen, sementara Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) berkontribusi dengan pertumbuhan 4,89 persen. Sebaliknya, ekspor dan impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,76 persen dan 4,23 persen.
Meskipun mencatat pertumbuhan tertinggi, kontribusi PDRB DIY terhadap ekonomi Pulau Jawa secara nominal relatif kecil, hanya 1,55 persen.
BPS juga mencatat penurunan angka kemiskinan di DIY pada September 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang 3,03 ribu orang menjadi 422,79 ribu orang dibandingkan Maret 2025. "Secara persentase, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,08 persen atau turun 0,15 persen poin dalam enam bulan terakhir," jelas Endang.
Garis kemiskinan pada September 2025 tercatat Rp 649.331 per kapita per bulan, naik 3,67 persen dibandingkan Maret 2025. Komoditas beras masih menjadi penyumbang utama garis kemiskinan, diikuti kebutuhan perumahan, energi, dan bahan pokok lainnya.
Tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat 9,99 persen, sementara di perdesaan 10,37 persen. Kedua wilayah mengalami penurunan selama periode Maret–September 2025. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2025.
"Secara keseluruhan, kondisi kemiskinan di Yogyakarta menunjukkan tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin," imbuh Endang. Peningkatan daya beli, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan penguatan program perlindungan sosial menjadi fokus utama upaya pengentasan kemiskinan.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk juga menunjukkan perbaikan. Gini Ratio tercatat 0,414 pada September 2025, menurun dibandingkan Maret 2025 (0,426) dan September 2024 (0,428). Ketimpangan di perkotaan tercatat 0,419, turun dari 0,434 pada Maret 2025, sementara di perdesaan Gini Ratio tercatat 0,337.
