Padang – anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendesak percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat, khususnya di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.
Penegasan ini disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur pascabencana di Sumbar, Kamis (9/4/2026).
“Kami melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu terakhir melanda wilayah ini,” ujar Zigo.
Rombongan Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang mengalami kerusakan signifikan akibat bencana.
Menurut zigo, pemerintah telah dan sedang melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.
“Titik pertama, kami meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu lokasi terdampak cukup signifikan. Di lapangan, telah dan sedang dilakukan penanganan berupa normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder,” katanya.
Ke depan, pemerintah merencanakan pembangunan check dam di hulu sungai Batang Kuranji sebagai mitigasi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi.”Ke depan, direncanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang kuranji sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi,” lanjutnya.
Zigo mengingatkan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara tertib administrasi dan akuntabel.
Ia mengapresiasi peran relawan saat masa darurat, namun menekankan pentingnya pemisahan jelas antara pekerjaan relawan dan anggaran pemerintah.”Kami mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tercatat dengan baik dan akuntabel. Pada saat kondisi darurat, banyak relawan yang turun langsung membantu di lokasi.Hal ini tentu sangat kita apresiasi, namun jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegasnya.
Politisi asal Sumatera Barat ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek penanganan bencana.Padang – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mendesak percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat, khususnya di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.Penegasan ini disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur pascabencana di Sumbar, Kamis (9/4/2026).
“Kami melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu terakhir melanda wilayah ini,” ujar Zigo.
Rombongan Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang mengalami kerusakan signifikan akibat bencana.
Menurut Zigo,pemerintah telah dan sedang melakukan sejumlah langkah penanganan,termasuk normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.
“Titik pertama, kami meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu lokasi terdampak cukup signifikan. Di lapangan, telah dan sedang dilakukan penanganan berupa normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder,” katanya.
Ke depan, pemerintah merencanakan pembangunan check dam di hulu Sungai Batang Kuranji sebagai mitigasi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi.
“Ke depan, direncanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi,” lanjutnya.Zigo mengingatkan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara tertib administrasi dan akuntabel.Ia mengapresiasi peran relawan saat masa darurat, namun menekankan pentingnya pemisahan jelas antara pekerjaan relawan dan anggaran pemerintah.
“Kami mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tercatat dengan baik dan akuntabel. Pada saat kondisi darurat,banyak relawan yang turun langsung membantu di lokasi. Hal ini tentu sangat kita apresiasi, namun jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegasnya.
Politisi asal Sumatera Barat ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek penanganan bencana.
