Padang – Desakan agar Gubernur Sumatera Barat mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan semakin menguat. Ketua Relawan Mahyeldi-Vasko, Muhammad Zuhrizul, secara terbuka meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas tersebut.Zuhrizul menilai Dinas Pendidikan Sumbar membutuhkan sosok inovatif yang mampu mencari solusi atas berbagai masalah pendidikan.
“Dalam menyukseskan program unggulan Mahyeldi-Vasko tidak cukup pintar saja, tapi harus kuat dengan daya inovasi,” tegas Zuhrizul, Rabu (16/7/2025).
Desakan ini muncul setelah anggota DPRD Sumbar sebelumnya menyuarakan hal serupa. Mereka menyoroti sejumlah persoalan di dunia pendidikan, termasuk masalah penerimaan siswa baru dan temuan BPK terkait pengadaan serta kunjungan kerja ke luar negeri.Zuhrizul juga menyinggung masalah pembangunan sekolah mangkrak,beasiswa Rajawali,serta penerimaan siswa yang menjadi problem tahunan.
“Masalah pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan pemerintah, apalagi saat ini kepemimpinan Presiden Prabowo sangat konsen masalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi generasi, jadi tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Ia menekankan penentuan pemimpin OPD seharusnya berdasarkan kompetensi dan inovasi,bukan kedekatan emosional.
“Jangan lagi menentukan pemimpin di sebuah OPD karena kedekatan emosional, tapi tidak kompeten dan tidak memiliki inovasi mencarikan jalan keluar dari berbagai masalah pendidikan di Sumbar. Dampaknya fatal, yaitu merugikan masyarakat sebab dinas pendidikan itu adalah dinas yang sangat vital bukan kebutuhan masyarakat,” kata Zuhrizul.
Zuhrizul juga menyoroti anggaran studi banding ke luar negeri yang dinilai lebih besar dibandingkan anggaran untuk penambahan lokal sekolah.”Masak untuk studi banding keluar negeri dengan anggaran ratusan juta rupiah ada uang, tapi untuk penambahan lokal tidak ada uang, ini kan sangat miris sekali,” ujarnya.
Di sisi lain, ada pihak yang membantah pernyataan Zuhrizul. Mereka berpendapat Kepala Dinas Pendidikan Sumbar telah bekerja maksimal, termasuk mengusulkan penambahan lokal dan dana BOS. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
