Bukittinggi – Wali Kota Padang Fadly amran menegaskan perubahan merupakan kunci agar organisasi tetap bergerak maju dan pelayanan publik semakin baik. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan kepemimpinan Administrator (PKA) di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I, Bukittinggi, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan PKA angkatan I dan II itu diikuti 82 aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, serta pemerintah daerah dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara.
Fadly menilai organisasi akan sulit berkembang jika pola kerja dibiarkan berjalan sama tanpa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menurut dia,setiap pemimpin harus berani mendorong pembaruan agar institusi yang dipimpinnya tidak tertinggal.
“Kalau kita berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja kita dari waktu ke waktu tidak berubah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perubahan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Langkah awal, kata Fadly, adalah memahami akar persoalan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Seorang pemimpin, lanjutnya, harus tahu lebih dulu apa yang perlu dibenahi. Karena itu, ia menekankan pentingnya sikap mau belajar, mendengar, dan menggali informasi sebelum memberi jawaban kepada masyarakat.
Fadly menilai setiap persoalan yang sampai ke meja pimpinan harus dipahami sebagai kebutuhan warga untuk memperoleh solusi, bukan sekadar laporan administratif.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” tegas Fadly Amran.
Selain kepemimpinan, Fadly juga menyoroti dua unsur penting dalam reformasi birokrasi, yakni digitalisasi dan perubahan pola pikir. Menurut dia, pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem meritokrasi sekaligus menutup peluang praktik tidak sehat dalam pengambilan keputusan.
Ia menilai birokrasi yang kuat hanya bisa terbangun jika ditopang sistem yang transparan dan aparatur berintegritas.Dengan begitu, kebijakan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin ke depan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi,siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” katanya.Mengakhiri pemaparannya,Fadly mengajak peserta PKA berani memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan kerja tanpa harus menunggu perintah pimpinan. Ia juga mendorong aparatur terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan yang tersedia,baik melalui BKPSDM maupun kementerian terkait.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan,baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya.
