Jakarta – Indonesia harus memprioritaskan pemusnahan sampah secara cepat dan aman, daripada mengejar energi dari sampah yang sulit terealisasi. Krisis sampah di Indonesia sudah mendesak, dan penanganan yang tepat menjadi kunci.
Pakar lingkungan, Yazid Bindar, menekankan bahwa fokus utama harus pada kebersihan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Pemusnahan sampah secara massal, cepat, aman, dan tuntas menjadi prioritas utama.
“Kita tidak sedang menghadapi defisit energi yang perlu diisi oleh sampah. Kita malah menitipkan kepada sampah program-program lain seperti program transisi energi,” ujar Yazid.
Paradigma modern yang mengedepankan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy (WtE) sebagai solusi utama dinilai keliru. Pendekatan ini mahal, rumit, dan lambat, sehingga menghambat upaya pemusnahan sampah secara cepat. Akibatnya, pemerintah daerah terjebak dalam “kelumpuhan karena ambisi,” menunda tindakan nyata sambil menunggu proyek yang tak kunjung tiba. Sementara itu, bom waktu ekologis di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terus berdetak.
Yazid menyarankan strategi pengelolaan sampah nasional diubah total. Prioritaskan hierarki yang benar dan pragmatis.
Pertama, maksimalkan pengurangan sampah di sumber melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang agresif dan terstruktur. Kedua, fokus pada pemusnahan massa yang cepat, aman, dan terjangkau melalui teknologi pengolahan termal untuk residu sampah yang tidak terkelola.
Dalam kerangka ini, pemulihan energi harus menjadi bonus atau manfaat sekunder, bukan tujuan utama.
Kondisi TPA di kota-kota besar indonesia sudah kritis. TPA seperti bantar Gebang di Bekasi, Sarimukti di Bandung Barat, atau Piyungan di Yogyakarta, melampaui kapasitas maksimal.
Gunungan sampah mencemari lindi ke dalam tanah dan air, serta melepaskan gas metana. sungai-sungai berubah menjadi selokan raksasa,dan pesisir pantai dipenuhi sampah plastik.
Pendekatan konvensional seperti pengomposan dan daur ulang tidak mampu mengejar laju produksi sampah harian. Kegagalan sistemik ini membuat pemerintah dan masyarakat mendambakan solusi tunggal berteknologi canggih.
Narasi tentang PLTSa atau WtE muncul sebagai solusi ideal. Namun, banyak pemerintah daerah menunda perbaikan fundamental pada sistem pengelolaan sampah.
Alih-alih mengalokasikan dana untuk pengangkutan, pemilahan, atau edukasi publik tentang 3R, mereka menghabiskan waktu untuk studi kelayakan dan mencari investor untuk proyek PLTSa. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun dan seringkali gagal.Proyek PLTSa sulit diwujudkan karena biaya yang mahal dan karakteristik sampah yang tidak sesuai. Pembangkit WtE membutuhkan investasi awal yang besar, melampaui kapasitas fiskal APBD kabupaten/kota.Sampah di Indonesia memiliki kadar air tinggi (60-70%) dan didominasi sampah organik, sehingga nilai kalorinya rendah. Membakar sampah semacam ini tidak efisien dan membutuhkan banyak energi tambahan.
Solusinya adalah kembali ke dasar dan membangun strategi dari fondasi yang benar. Langkah pertama adalah pencegahan melalui prinsip 3R.
Pemerintah harus mewajibkan produsen menggunakan kemasan yang mudah didaur ulang, membangun industri daur ulang dalam negeri, dan menyediakan infrastruktur pemilahan sampah. Masyarakat harus diedukasi untuk memilah sampah.
Setelah upaya 3R dimaksimalkan, teknologi pengolahan termal berperan untuk pemusnahan massa dan reduksi volume. Tujuannya bukan lagi menghasilkan listrik, melainkan sanitasi dan kebersihan.
Dengan mendefinisikan ulang tujuan utama,kita membuka pintu bagi teknologi yang lebih luas,sederhana,dan terjangkau.
Ketika tujuan utama adalah pemusnahan massa secara cepat dan aman, pilihan teknologi menjadi lebih fleksibel. Kita bisa mempertimbangkan pemusnahan secara termal pada temperatur tinggi dengan sistem yang tidak kompleks.
energi tetap bisa dipulihkan sebagai produk sampingan. Panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dalam skala kecil atau untuk kebutuhan industri kecil di sekitar lokasi.
Perubahan ini menuntut keberanian dari para pembuat kebijakan. Regulasi yang berfokus pada PLTSa harus direvisi untuk memberikan ruang bagi solusi pengolahan termal dengan fokus pada pemusnahan massa.
Skema pendanaan dan insentif harus mendukung proyek yang lebih kecil, terjangkau, dan cepat diimplementasikan. Pemerintah pusat bisa menyediakan menu opsi teknologi yang terverifikasi aman.
