Padang – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang menjadi sorotan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kinerja pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, pada Selasa (8/7/2026) memberikan apresiasi kepada OPD yang berhasil melampaui target PAD semester pertama tahun 2025, namun juga menyoroti OPD yang masih jauh dari target.
Rachmad Wijaya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah. Ia mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk mengambil tindakan terhadap OPD yang belum optimal dalam pengumpulan PAD.
“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan. Kami menyarankan agar Pemko lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD ini,” tegas Rachmad, yang merupakan anggota DPRD dari Dapil padang V (padang Selatan dan padang Timur).
Rachmad menambahkan bahwa secara umum, capaian PAD Pemko Padang per 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar. “Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa 6 bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Berdasarkan data resmi Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, Rachmad mengungkapkan tiga OPD menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target APBD tahun berjalan.
“Yang pertama adalah Dinas perhubungan (Dishub). Dari target PAD sebesar Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek.Harus maksimal lagi,” kata Rachmad, yang juga Ketua Alumni SMA 6 Padang.
Selanjutnya, dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen.Rachmad mengatakan,rendahnya capaian ini diduga karena belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar,pertokoan,serta penyedotan kakus.
Sementara itu, Dinas Lingkungan hidup (DLH) menjadi OPD dengan capaian terendah. Dengan target PAD Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen. “PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan,serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. kami minta wako lebih memberikan perhatian lagi,” kata Rachmad.Rachmad mengapresiasi OPD yang berkinerja baik dan patut dicontoh, seperti Dinas Pariwisata yang berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
Menurut Rachmad, kinerja baik ini perlu dijadikan acuan bagi OPD lain dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.
Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
DPRD berharap langkah evaluasi ini dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025, mendukung keberlanjutan pembangunan, dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi.
