Padang – Pemerintah Kota Padang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan korupsi. Langkah ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Monitoring Controlling Surveillance For prevention (MCSP) yang berlangsung di Rumah Dinas wali Kota Padang,Rabu (10/9/2025).Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini, menurutnya, krusial untuk menjaga integritas.”integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam mengelola pemerintahan,” ujar Fadly.
Fadly menambahkan, pengawasan melalui MCSP harus berjalan menyeluruh. Pengarsipan dan digitalisasi dokumen menjadi bagian penting untuk memperkuat transparansi dan memudahkan pemantauan kepatuhan perangkat daerah.Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, mendorong Pemko Padang untuk meningkatkan capaian MCSP. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat mitigasi pencegahan korupsi.
“Proyek strategis, pokir, maupun hibah harus sesuai prosedur dan standar operasional,” tegas Harun.
Harun menambahkan, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wajib melalui konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai aturan LKPP.
Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, mengatakan supervisi MCSP oleh KPK difokuskan pada bidang PBJ. Bidang ini dinilai paling rawan terhadap penyimpangan.
Pada tahun 2024, nilai MCSP kota Padang mencapai 94,99.Capaian ini menempatkan Padang di peringkat pertama Sumatera Barat dan kedua se-Sumatera. Untuk tahun 2025,proses penilaian masih berlangsung.
Rakor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, pimpinan OPD, serta jajaran terkait yang menangani 10 proyek strategis, hibah, dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD kota Padang.
