Jakarta – Pemerintah tengah menyusun strategi untuk memitigasi dampak gejolak geopolitik global terhadap stabilitas energi dan ekonomi nasional. Langkah ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 28 Maret 2026.
Pertemuan virtual tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyoroti beberapa poin penting, mulai dari pengaturan sistem kerja work from home (WFH) yang adaptif, efisiensi anggaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional.
Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan akan dikaji komprehensif dengan mempertimbangkan eskalasi konflik di Timur Tengah serta ketidakpastian global yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menpan-RB Rini Widyantini, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.
Terkait sistem kerja WFH, pemerintah berencana menerapkannya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan turut mengimbau sektor swasta untuk melakukan langkah serupa. Aturan teknis mengenai.
