Jakarta – Pemerintah Indonesia menarik utang baru Rp 127,3 triliun hingga akhir Januari 2026 untuk membiayai APBN. Jumlah ini setara 15,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menjelaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber utama pendanaan utang pemerintah. "Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 23,7 persen dari target APBN," ujar Juda.
Pembiayaan anggaran hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp 105,06 triliun atau 15,2 persen dari target APBN. Pembiayaan ini mencakup penutupan defisit anggaran yang berasal dari penarikan utang dan pembiayaan non-utang atau investasi.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 689,1 triliun, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya yang sebesar Rp 616 triliun. Juda memastikan pengelolaan pembiayaan anggaran berjalan sesuai rencana dan tetap menjaga kredibilitas.
Undang-Undang APBN Nomor 17 Tahun 2025 menargetkan pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 832,2 triliun, lebih tinggi dari target tahun lalu yang sebesar Rp 775,9 triliun.
Data Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 9.637,90 triliun pada 31 Desember 2025. Sebagian besar utang pemerintah berasal dari SBN, dengan proporsi mencapai 87,02 persen dari total utang.
Dari total pinjaman pemerintah, porsi utang dari SBN mencapai Rp 8.387,23 triliun, sedangkan sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp 1.250,67 triliun.
