Padang – Nelayan Air Tawar Barat,Kecamatan Padang Utara,mengeluhkan kondisi muara sungai yang makin dangkal usai banjir bandang 27 September 2025. Pendangkalan itu membuat kapal sulit keluar masuk, sementara nelayan juga kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut.
Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, saat kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang. Para nelayan menyebut muara dipenuhi lumpur dan kayu sehingga aktivitas melaut kini harus menunggu air pasang.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar didit, perwakilan nelayan.
Didit mengatakan,kondisi itu berdampak langsung kepada sekitar 25 hingga 35 nelayan. Puluhan kapal milik mereka juga tak bisa beroperasi normal sehingga pendapatan turun tajam karena waktu melaut menjadi terbatas.
Selain muara dangkal, para nelayan juga mengaku kesulitan mendapatkan BBM. Akibatnya, sebagian kapal bahkan tak bisa berangkat sama sekali.
“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit.
dari hasil pengecekan di lapangan, nelayan menemukan sedimentasi cukup tebal disertai tumpukan kayu di dasar muara. kondisi itu dinilai makin memperburuk aliran sungai.
Mereka pun khawatir, jika tidak segera ditangani, banjir susulan bisa berdampak lebih besar terhadap permukiman warga.
Menanggapi hal itu, Rahmat Saleh menyebut persoalan tersebut harus segera ditangani karena menyangkut langsung mata pencaharian masyarakat pesisir.
Rahmat menjelaskan,pendangkalan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun, dampaknya juga menyentuh sektor perikanan yang masuk dalam lingkup kerja Komisi IV DPR RI.
Ia menekankan perlunya penanganan berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk soal pengelolaan material sedimentasi agar tidak menimbulkan masalah baru.
“ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Rahmat memastikan seluruh aspirasi nelayan, termasuk soal BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi lintas sektor.
“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya.
