Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meningkatkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar untuk mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menekankan urgensi kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Peningkatan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pertemuan antara Pemprov Sumbar dan BPK Provinsi Sumbar berlangsung di Istana Gubernuran pada Rabu (31/12/2025). Kedua pihak membahas aspek teknis pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, dan langkah-langkah pengawasan dalam penanganan dampak bencana.
Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara "cepat, tepat, dan bertanggung jawab."
Pemprov Sumbar mengharapkan sinergi dan komunikasi yang baik dengan BPK Sumbar dapat terus terjaga. Dengan demikian, penanganan bencana dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
