Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berambisi menjadi model nasional dalam penanganan bencana terintegrasi, dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai langkah utama.
Komitmen ini mengemuka saat Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bertemu dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Kepala Bappenas/Menteri PPN, Rachmat Pambudy.
"Kita belajar bahwa risiko bencana di Sumbar sangat beragam. Karena itu, mitigasi harus menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang dan sistem peringatan dini," tegas Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah menyurati pemerintah pusat terkait usulan percepatan realisasi dan penguatan dukungan kebijakan. Mahyeldi tidak ingin proses rehab rekon kembali tertunda dan meminta dukungan Bappenas agar dokumen perencanaan segera direalisasikan.
Menurut Mahyeldi, Sumbar tidak bisa lagi hanya fokus pada ancaman gempa dan tsunami, sehingga pendekatan mitigasi harus diperluas terhadap multi-bencana.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi mitigasi ekologis. Komitmen menjadikan Sumbar sebagai green province sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan.
Rachmat Pambudy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang diusulkan Pemprov Sumbar.
Bappenas sedang menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehab rekon di daerah terdampak bencana.
"Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana," ungkap Rachmat Pambudy.
Bappenas juga mendorong penguatan early warning system serta memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai daerah pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, satu data kebencanaan yang terintegrasi dan valid penting sebagai dasar kebijakan.
Penguatan kelembagaan kebencanaan seperti BPBD dan pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi dinilai krusial. Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, seperti sistem peringatan tradisional masyarakat, juga akan diperkuat.
"Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026. Setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir," ungkap Medrilzam.
Tahapan tersebut diharapkan berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pertemuan itu juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan. Tujuannya, agar dampak sosial seperti peningkatan angka stunting dapat ditekan.
