Tanah Datar – Aksesibilitas infrastruktur di Kabupaten Tanah Datar akan segera ditingkatkan melalui alokasi dana sebesar Rp93,2 miliar dari program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memastikan dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki lima ruas jalan yang terdiri dari tiga ruas jalan provinsi dan dua ruas jalan kabupaten.

Zigo mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan infrastruktur daerah guna mendorong kelancaran mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi setempat.

“Terdapat lima titik kegiatan Inpres Jalan Daerah di Tanah Datar, dengan total anggaran sekitar Rp93 miliar. Tiga ruas jalan provinsi dan dua ruas jalan kabupaten,” ujar Zigo saat melakukan peninjauan dalam masa reses, Jumat (23/10/2026).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa kelima proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap pengadaan melalui tender dan mini kompetisi.

Pihak BPJN merencanakan penggunaan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan maksimal meskipun waktu tahun anggaran berjalan cukup terbatas.

“Apabila seluruh proses administrasi selesai, kami memperkirakan pekerjaan fisik dapat dimulai pada akhir November,” kata Elsa.

Adapun rincian alokasi anggaran tersebut mencakup beberapa ruas vital, seperti Jalan Simpang Bukit Gombak–Simpang Piliang–Batusangkar–Simpang Padang Siminyak senilai Rp18,1 miliar dan Jalan Batusangkar–Simpur–Sungayang sebesar Rp17,2 miliar.

Selain itu, terdapat pula penanganan Jalan Simpang Baso–Piladang dengan anggaran Rp20,3 miliar, Jalan Guguk Cino–Sitangkai sebesar Rp18,2 miliar, serta preservasi Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak)–Guguk Cino.

Zigo berharap masyarakat dapat mendukung kelancaran proyek ini, mengingat pengerjaan konstruksi nantinya berpotensi menimbulkan penyempitan jalan dan pengaturan lalu lintas sementara.

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi konektivitas wilayah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *