Dharmasraya – Preservasi jalan ruas Sungai Rumbai-Junction koto Baru di Kabupaten dharmasraya dinilai menjadi salah satu proyek penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan penilaian itu saat meninjau langsung progres pekerjaan preservasi jalan tersebut, Rabu (6/5/2026).
Kunjungan lapangan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur nasional di berbagai daerah.
Zigo mengatakan, keberadaan jalan yang memadai dan berkualitas akan memberi dampak luas bagi aktivitas masyarakat. Menurut dia, manfaatnya terasa mulai dari kelancaran distribusi barang dan jasa hingga kemudahan akses transportasi antardaerah.
“Kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur yang didanai negara ini benar-benar memberikan manfaat yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Terutama dalam hal meningkatkan konektivitas antar daerah dan secara substansial mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dharmasraya,” ujar Zigo Rolanda.
Ia menegaskan, pengawasan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan menghasilkan pekerjaan berkualitas baik.
“Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan manifestasi dari komitmen kami di Komisi V DPR RI untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang dicanangkan, dan hasilnya dapat dinikmati secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Proyek preservasi jalan itu dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract (MYC). Kontrak telah ditandatangani pada 31 Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada 2027.
Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi rekonstruksi jalan sepanjang 5,45 kilometer, rehabilitasi mayor 11,80 kilometer, dan rehabilitasi minor 2,1 kilometer.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Zigo juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan konstruksi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
“Kami memberikan penekanan yang sangat serius pada aspek kualitas pekerjaan dan ketepatan progres di lapangan. Tujuannya adalah agar pembangunan infrastruktur ini dapat mencapai tingkat optimalisasi yang sesungguhnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
