Jakarta – Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya keseimbangan antara penawaran dan permintaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Calon Deputi Gubernur BI, Solikin Juhro, menyampaikan hal ini saat uji kepatutan di Komisi XI DPR, Jumat (23/1/2026).
Solikin menyoroti perlunya kebijakan yang berfokus pada penguatan permintaan, tidak hanya suplai. "Likuiditas yang telah digelontorkan tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil," ujarnya saat menjawab pertanyaan tentang efektivitas kebijakan moneter.
Menurutnya, penambahan likuiditas oleh BI, termasuk penempatan dana pemerintah di Himbara, belum optimal karena perbankan memiliki pipeline sendiri. "Sektor-sektor yang akan menyerap kredit belum kuat demand-nya," imbuhnya.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, sebelumnya mempertanyakan apakah ketersediaan primary money menjadi satu-satunya faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari kebijakan moneter.
Solikin menjelaskan bahwa primary money atau M0 memang penting, namun masalah utama saat ini adalah lemahnya permintaan. Ia juga menyoroti bahwa dampak kebijakan moneter bersifat tidak langsung karena melalui intermediasi perbankan.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menurut Solikin, kini membahas hambatan pertumbuhan ekonomi selain resiliensi keuangan. "Kami melihat aspek struktural, seperti komposisi special rate yang tinggi dan undisbursed loan (kredit menganggur)," jelasnya.
Solikin menduga dunia usaha masih wait and see karena persepsi yang belum kuat terhadap prospek ekonomi ke depan.
Solikin Juhro adalah kandidat internal BI yang memulai karirnya pada tahun 1994. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Institut Bank Indonesia (2017-2022), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2022-2023), dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial sejak 2023.
