Jakarta – PT Agrinas Pangan Nusantara mengklaim impor 105 ribu mobil dari India berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 46,5 triliun. Kendaraan-kendaraan ini direncanakan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyampaikan klaim tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
"Dengan pengadaan sarana-prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp 46,5 triliun," kata Joao.
Impor tersebut mencakup 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra and Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4, dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors India.
Joao menjelaskan, rincian anggaran pengadaan akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Agrinas telah mengundang sejumlah produsen lokal dalam proses kualifikasi dan negosiasi pengadaan.
Hasil negosiasi menunjukkan produsen truk lokal yang memenuhi syarat mampu menyediakan 45.000 unit, terdiri dari Mitsubishi Fuso (20.600 unit), Foton Aumark (13.500 unit), Hino (10.000 unit), dan Isuzu Canter (900 unit).
Namun, karena keterbatasan produksi dalam negeri, Agrinas memutuskan mengimpor 35.000 unit truk dari Tata Motors India.
Joao menambahkan, tidak ada pikap single cabin 4×4 yang diproduksi di Indonesia. Harga yang beredar di pasar Indonesia juga dinilai lebih tinggi dari anggaran yang tersedia.
Agrinas berharap mendapatkan harga lebih ekonomis karena pembelian dilakukan dalam jumlah besar.
"Tapi sampai dengan terakhir kami tidak mendapatkan atau dikasih kesempatan untuk memberikan dengan harga yang khusus sehingga kami terpaksa melakukan impor dari luar," ujar Joao.
Agrinas telah menerima kucuran dana Rp 200 triliun dari bank anggota Himbara untuk pembangunan gerai serta pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih.
Hingga saat ini, sekitar Rp 90 triliun telah digunakan, termasuk untuk pengadaan mobil.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor mobil tersebut.
Kadin menilai impor mobil CBU (completely built up) dapat "membunuh" industri otomotif dalam negeri yang sedang berkembang.
Selain itu, impor mobil utuh dinilai bertentangan dengan program industrialisasi yang didorong pemerintah. Perusahaan otomotif lokal disebut siap melayani permintaan koperasi.
