Sumatera Utara – Sumatera Utara mencatatkan angka kemiskinan yang mengkhawatirkan, dengan 1,28 juta jiwa atau 7,24% dari total penduduk hidup dalam kondisi tersebut berdasarkan data September 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat angka ini menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi keempat di Indonesia, meskipun masih di bawah angka nasional 8,25%.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan. Ika Hardina Lubis, Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, menjelaskan bahwa Pemprov Sumut berada di peringkat 17 terendah secara nasional. "Kita ranking 17 terendah, tidak masuk sepuluh besar nasional. Semoga rilis Maret nanti, ada penurunan yang lebih signifikan," ujar Ika saat konferensi pers di kantor gubernur, Kamis (26/2/2026).
Kota Medan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, mencapai 171.600 jiwa atau 7,25% dari total penduduk kota. Berbagai program dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dinas Sosial, misalnya, menjalankan program Masyarakat Produktif (Mapro) yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan pendapatan.
Sekretaris Dinas Sosial, Fachrizal Nasution, menjelaskan bahwa program Mapro memberikan bantuan usaha produktif kepada 1.360 jiwa dari masyarakat Desil 1, 2, 3, dan 4. Bantuan yang disalurkan meliputi peralatan membuat kue, pangkas rambut, dan menjahit. Selain Mapro, terdapat program Kelompok Usaha Bersama (Kube) dengan sasaran dan bantuan yang serupa. "Penerima bantuan diajukan oleh kabupaten dan kota dengan syarat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKSEN)," kata Fachrizal. Tahun ini, kedua program tersebut akan dilanjutkan dengan penambahan jenis bantuan seperti alat pertanian, pertukangan bangunan, doorsmeer, perbengkelan sepeda motor, dan salon.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 0,86 persen per tahun agar target 5 persen pada 2029 dapat tercapai. "Jumlah penduduk miskin tercatat pada 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sementara penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta orang," ungkap Muhaimin.
Pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan dengan mengurangi beban dasar masyarakat melalui jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, dan menciptakan peluang usaha. Strategi lainnya adalah penurunan kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.
